Pertanyakan Nasib ke Pemerintah

RATUSAN guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) berunjuk rasa dengan mendatangi Gedung DPRD Kab. Bandung, Kamis (11/3).
Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Kab. Bandung, Kamis (11/3), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kab. Bandung. Mereka menuntut ketegasan pemerintah dalam memperbaiki nasib mereka yang tidak kunjung membaik.

Berdasarkan pemantauan "GM" di lapangan, para guru honorer ini mulai berdatangan sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka selanjutnya menuju Gedung DPRD Kab. Bandung dengan kawalan petugas Polres Bandung. Setiba di depan Gedung DPRD Kab. Bandung, para guru selanjutnya melakukan orasi.

Sekretaris Umum PGHI Kab. Bandung, Ahmad Luthfi menuturkan, di Kab. Bandung sekarang masih ada 8.300 guru honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Padahal hampir 80% guru ini sudah selayaknya di angkat PNS karena masa kerjanya sudah mencapai 25 tahun.

Menurut Ahmad, selaian mengangkat guru honorer menjadi PNS, dalam perekrutan PNS pun pihaknya minta pemerintah bersikap transparan. "Kami minta pemerintah bersikap transparan dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi tenaga honorer," ujarnya.

Selain tuntutan tersebut, lanjut Ahmad, mereka juga minta dilibatkan sebagai mitra kerja pemerintah dalam proses pendataan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bandung. Hal itu sesuai dengan Nota Dinas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) No. 18/Um/XX/2010 pada tanggal 9 Maret 2010.

Tuntutan lainnya, mereka minta ketetapan anggaran kesejahteraan guru honorer yang dikeluarkan dari dana APBD Kab. Bandung dilakukan secara simultan. "Kami juga minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bandung transparan dalam membuka dan memberikan hasil pendataan tahun 2005 bagi tenaga honorer non-APBD atau APBN," jelasnya.

Usai berorasi, sejumlah perwakilan PGHI akhirnya bertemu dengan anggota Komisi A DPRD Kab. Bandung. Mereka mengadukan nasib dan menuturkan tuntutan yang mereka inginkan kepada para wakil rakyat.

Salah seorang anggota Komisi A DPRD Kab. Bandung, Cecep Suhendar menyatakan, pihaknya siap menampung dan membantu menyelesaikan permasalahan guru honorer. "Kita akan ikut membantu dan mengawal apa yang diaspirasikan rekan-rekan PGHI," ujarnya. (B.97)**